Jurus Jokowi Menjaga Pancasila

 

Kepala Dewan Pengarah dan Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila(UKP-PIP)Yusi Latif(kiri) bersama sembilan anggota foto bersama sembilan anggota foto bersama usai pe;antikan di Istana Negara,Rabu (7/6)Lintasmetro.com

Lintasmetro – Tidak hanya menjadi dasar negara,Pancasila juga merupakan bagian dari sejarah Indonesia dengan perjuangannya,Bahkan kata Presiden ke lima RI Megawati Soekarno putri,mungkin tidak ada nama Indonesia bila tak ada Pancasila.

Pernyataan Mega ini tak berlebihan,sebab,sebelum memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agusrus 1945,Sukarno pada saat itu belum menjadi Presiden,telah mengutarakan gagasannya soal rumusan dasar negara yang terdiri dari lima sila,pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945.

Dalam perjalanan bangsa ini,beberapa kali sejumlah pihak ingin merubah atau mengganti Pancasila,tak terkecuali di jaman era milenial saat ini.

Guna menjaga Pancasila tetap sebagai dasar negara,Presiden Joko Widodo telah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Unit tugas ini meneguhkan kembali nilai-nilai Pancasila ditengah masyarakat dengan berbagai program.

UKP-PIP dipimpin oleh Yudi Latif,Presiden Joko Wdodo atau Jokowi melantik Yudi,Rabu(7/6/2017),di Istana Negara.

Setelah pelantikan Yudi,Presiden Jokowi bertemu anggota Dewan Pengarah UKP-PIP,dari pertemuan itu,Megawati Soekarnoputri terpilih menjadi Ketua Dewan Pengarah UKP-PIP.

Adapun anggota berjumlah 8 orang,Mereka adalah Jendral TNI (purn) Try Sutrisno,Muhammad Mahfud MD,Ahmad Syafi’i Ma’ruf Amin,KH Said Aqil Sirajd,Andreas Anangguru Yawenoe,Mayjen TNI (purn)Wisnu Bawa Tanaya,dan Sudhamek AWS.

”Ketua Dewan Pengarah Ibu Megawati  Soekarnoputri,Seketaris Pak Wisnu yang dari Hindu,”kata Kepala UKP-PIP Yudi Latif,di Kompleks Istana Kepresidenan,Jakarta,Rabu(7/6/2017).

Dalam rapat juga ditentukan,pertemuan sejumlah Dewan Pengarah dan Stuktur eksekutif UKP-PIP akan dilakukan sebulan sekali,sambil menunggu para deputi yang akan diseleksi dan diputuskan oleh Presiden.

Namun yudi belum mengetahui lokasi pertemuan rutin itu,mengingat UKP-PIP belum memiliki kantor,Tapi paling tidak,dia ingin kantor UKP-PIP mudah diakses oleh masyarakat.

Lokasi sangat penting saat ini,Sebab,UKP Pancasila akan berkomunikasi dengan banyak komunitas untuk membahas masalah Pancasila lebih dalam,Selain itu,Yudi tidak ingin ada sistem protokol yang rumit.

Kepala Dewan Pengarah dan Kepala unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila(UKP-PIP)Yudi Latif berbincang dengan sejumlah anggota saat pelantikan di Istana Negara,Jakarta,Rabu(7/6),(Lintasmetro.com)

Yudi dikenal sebagai aktifis dan cendekiawan dengan pemikirannya tentang keagamaan dan kewarganegaraan.

Salah satu pemikirannya tentang pancasila ia tuangkan dalam buku yang berjudul Negara Paripurna : Historitas,Rasionalitas,Aktualitas Pancasila,sejak saat itu,Yudi Latif di kenal sebagai pemikir Pancasla.

Bahkan,menurut cendekiawan Komarudin Hidayat,agenda sosialisai empat pilar berbangsa dan bernegara yang dimotori MPR menjadi punya rujukan literatur bermutu atas terbitnya buku itu.

Dalam pemikiran yang tertuang dalam buku itu,Yudi,ingin Pancasila ke depan dikembagkan secara horizontal dengan melibatkan segenap komponen kebangsaan.

Selain pemerintah,kaum intelektual,pemuda,agama,seniman,masyarakat media,masyarakat sipil,pemangku adat,dan sebagainya bisa terlibat,

Selain itu,Yudi ingin Pancasila ditempatkan sebagai alat ukur untuk menakar kebijakan negara,menjadi alat kritik kebijakan publik.

Yudi lahir di Sukabumi,Jawa Barat,26 Agustus 1964,Dia menamatkan studi S1 di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran pada 1990,S2 Sosiologi Politik dari Australian Nasional University pada 2004.

Sejak sekolah dasar menamatkan studi doktoralnya,dia selalu mendapat predikat outstanding student.

Karier penelitiannya dimulai ketika bergabung dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia(LIPI) pada 1993.

Pada saat bersamaan,ia terlihat sebagai editor tamu pada Center for Information and development Studies(CIDIES),peneliti senior pada Centere for Presendetial and Parlianmentary Studies (CPPS),dan Directur Pusat Studi Islam dan Demokrasi (PSID) Universitas Paramadina.

Diluar bidang akademik,Yudi juga seorang penulis yang produktif,dia menulis dan punya rubrik tetap di sejumlah media massa.

Selain itu,ayah empat anak itu juga aktif sebagai Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan-Indonesia(PSIK-Indonesia),dan sebagai anggota ahli Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID).

Presiden Jokowi melambaikan tangan saat berjalan kaki menuju situs penjara Banceuy,Bandung,Rabu(1/6)Jokowi Napas Tilas ke penjara yang pernah menjadi tempat penahanan Bung Karno itu(Lintasmetro.com)

Keputusan Presiden Joko Widodo untuk membentuk UKP-PIP dinilai kebijakan tepat dan dinanti-nanti bangsa Indonesia.

Sejak era reformasi,pemerintah telah kehilangan arah dan orientasi dalam strategi sosialisasi dan pemantapan ideologi pancasila kepada rakyatnya,Hal itu diutarakan Ketua Fraksi PDIP MPR RI,Ahmad Basarah,mengangapi pelantikan UKP-PIP.

”Pembentukan UKP-PIP disertai pelantikan para Dewan Pengarah yang terdiri dari tokoh-tokoh Nasional berpengalaman,mengikuti denyut nadi perjalanan Republik dengan segenap nafas perjuangan dan pengabdianya adalah masing-masing pemilihan tepat,”ujar Basarah.

Wakil Sekjen DPP PDIP itu menyebutkan,euforia politik pada awal reformasi telah salah sasaran dengan menjadikan Pancasila sebagai kambing hitam,Pancasila itu dianggap penyebab langgengnya kekuasaan Jendral Soeharto selama 32 tahun.

”Padahal sejatinya Pancasila adalah idaeologi milik bangsa Indonesia bukan milik suatu rezim tertentu saja,”katanya.

Perkambing hitaman Pancasila ini akhirnya membuat Tap MPR No II Tahun 1987 tentang pedoman Penghayatan dan pengalaman Pancasila (P4) dicabut.

Lalu lembaga yang bertugas melakukan sosialisasi dan pemantapan ideologi bangsa dalam hal ini Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila(BP7) juga dibubarkan,serta dihapuskan mata pelajaran Pancasila dari mata pelajaran pokok di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.

”Situasi itu terus berlangsung tanpa ada konsep atau strategi para pengganti pola P4 dan BP7 terkait pemantapan ideologi bangsa oleh pemerintah,Walhasil saat ini kita menuai badai ideologis berupa aksi-aksi penolakan Pancasila oleh sebagian rakyat Indonesia sendiri karena kelalaian negara membangun mental ideologi bangsanya sendiri,”ucap basarah.

Menurut dia,Yudi Latif  yang telah dipercaya dan dilantik Presiden sebagai Kepala UKP-PIP adalah tokoh negarawan muda,yang paripurna dalam menekuni dunia Pancasila dengan seksama dan penuh penjiwaan .

”Kita harapkan Yudi Latif dapat membawa lembaga UKP-PIP bukan menjadi lembaga seremonial tetapi benar-benar dapat hadir sebagai solusi bangsa dengan program-program yang kreatif dan modern,tanpa harus kehilangan roh ideologisnya demi mengokohkan kembali jati diri bangsa dan negara indonesia yang berdasrkan Pancasila,”ujar Basarah.

Lalu apa bedanya UKP-PIP denga BP7 yang pernah dibuat Presiden Soeharto pada masa Orde Beru dulu?

Menteri Seketaris Negara Pratikno mengatakan,unit kerja Pancasila Jokowi akan menghadapi tantangan yang jauh berbeda dengan BP7,Teknologi,media ,dan model pembelajaran juga berbeda dengan masa BP7

”Tantangan yang dihadapi bangsa ini berubah,dunia berubah,kemudian metode pendidikan pembelajaran berubah,”saya yakin banyak metode yang akan di kembangkan lembaga ini,”kata Pratikno di Kompleks Instana Kepresidenan,Jakarta ,Jumat 2 Juni 2017.

UKP-PIP,yang anggota dewan pengarahanya terdiri dari tiga komponen yakni tokoh agama negarawan,dan tokoh masyarakat,memiliki mandat jelas.

”Mandatnya jelas,meningkatkan pemnahaman,penghayatan pengalaman Pancasila kalau kita gunakan bahasa populer,jelas Pratikno.
Ditulis oleh Aldi – Lintasmetro.com

87 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *