Validasi SIM card tak perlu nama ibu kandung


Lintas Metro – Validasi nomor kartu seluler dengan identitas sah pemiliknya akan segera diberlakukan. Muncul kabar, perlu menyertakan informasi nama ibu kandung untuk proses registrasi. Padahal hanya NIK dan nomor KK yang diperlukan untuk proses registrasi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memberlakukan validasi nomor pelanggan prabayar dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga. Mulai 31 Oktober 2017, registrasi wajib dilakukan calon pelanggan kartu seluler (SIM card) maupun pelanggan lama yang belum pernah melakukan registrasi.

Pada saat registrasi, data yang dimasukkan pelanggan akan divalidasi dengan data kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Batas waktu registrasi hingga 28 Februari 2018.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika, Kemenkominfo, Ahmad M. Ramli, menegaskan bahwa informasi nama ibu kandung tidak diperlukan dalam proses registrasi pelanggan kartu SIM prabayar.

“Nama ibu kandung tidak perlu karena itu kami anggap sebagai super password dan itu riskan untuk di-share,” katanya saat sosialisasi registrasi kartu SIM di Kantor Kemenkominfo, Rabu (18/10/2017) dilansir Lintasmetro.com

Adapun informasi tentang nama ibu kandung, bisa saja terdapat dalam Kartu Keluarga, namun telah ditegaskan bahwa data itu tidak diperlukan dalam proses registrasi. Data nama ibu kandung biasanya dibutuhkan di sektor keuangan, misalnya saat pendaftaran akun perbankan, termasuk membuat kartu kredit.

Dalam siaran pers Kemenkominfo, Peraturan Menkominfo No. 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menkominfo No. 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, telah mengatur hal ini.

“Mempertimbangkan perlindungan terhadap informasi yang bersifat pribadi dan dalam rangka memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat maka registrasi pelanggan jasa telekomunikasi tidak memerlukan data nama ibu kandung,” demikian isi siaran pers dari Kemenkominfo.

Untuk proses registrasi pelanggan dan/atau calon pelanggan prabayar hanya perlu mengirimkan SMS ke nomor 4444, dengan format NIK#NomorKK#, yang terdiri dari NIK dan Nomor Kartu Keluarga yang sah. Bagi pelanggan lama, dapat menggunakan format ULANG#NIK#NomorKK#.

Pelanggan dapat melakukan registrasi sendiri, atau melalui gerai resmi operator. Pelanggan juga dapat menghubungi layanan pelanggan masing-masing operator telekomunikasi seputar info registrasi atau ke Ditjen Dukcapil untuk info data kependudukan.

Informasi NIK terdapat pada kartu tanda penduduk masing-masing, sesuai yang telah terdata di Ditjen Dukcapil. Nomor ini terdiri dari 16 angka (digit). Demikian pula dengan Nomor KK, terdiri 16 digit dan tertera di Kartu Keluarga masing-masing.

Bila belum memiliki KTP elektronik, data NIK sebenarnya juga terdapat pada Kartu Keluarga. Saat ini, bayi baru lahir pun langsung diberikan NIK, sehingga dicantumkan di dalam Kartu Keluarga. KK memang memuat data nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas /jumlah anggota keluarga.

Khusus warga negara asing (WNA), bisa mendaftarkan diri menggunakan paspor. Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Permanen (KITAP) juga bisa digunakan, namun hanya bisa dilakukan di gerai masing-masing operator.

Mereka yang mangkir dari proses registrasi sesuai ketentuan, bila calon pelanggan tidak akan bisa mengaktifkan kartu perdana. Sedangkan bagi pelanggan lama, dapat dilakukan pemblokiran nomor secara bertahap.

Meski setiap nomor ponsel harus teregistrasi, tidak berarti satu NIK atau nomor KK hanya bisa digunakan untuk satu nomor ponsel. Pendaftaran yang dilakukan sendiri oleh pelanggan, memang dibatasi untuk tiga nomor prabayar dari satu operator seluler.

Bila pendaftaran dilakukan melalui gerai masing-masing operator, jumlahnya tidak dibatasi. Artinya, satu identitas NIK dan KK bisa saja digunakan untuk beberapa nomor ponsel sekaligus. Intinya, setiap nomor ponsel dapat diketahui identitas sah pemiliknya.

Validasi nomor ponsel dengan data kependudukan ini, dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan. Dengan nomor ponsel yang terhubung dengan identitas, diharapkan dapat mencegah ancaman tidak pidana, misalnya penipuan, lewat ponsel.

Pencegahan kriminal dan penegakan hukum pada diatur Pasal 58 ayat 4 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal itu menyebut, data kependudukan akan dimanfaatkan untuk penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Dirjen Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakhrullah, memastikan pelanggan tidak bisa lagi memakai NIK atau nomor KK palsu untuk mengaktifkan nomor prabayar. Pasalnya, Dukcapil telah memberi akses data kepada operator, sehingga bisa dipakai untuk mencocokkan NIK dan nomor KK yang didaftarkan pelanggan.

“Operator kami beri password untuk bisa mengakses dan mencocokkan data dengan kecepatan hingga 1 juta NIK per hari. Kalau sekarang dari enam operator rata-rata sudah mengakses 170.000 NIK per hari,” ujar Zudan dalam Lintasmetro.com Pekan Lalu.

PostBY-POIN4D

 

32 Total Views 1 Views Today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *