Aturan Validasi IMEI, Kominfo Sebut Tak akan Beratkan Operator

Aturan Validasi IMEI, Kominfo Sebut Tak akan Beratkan Operator

Aturan Validasi IMEI, Kominfo Sebut Tak akan Beratkan Operator

LintasMetro.com – Aturan Validasi IMEI, Kominfo Sebut Tak akan Beratkan Operator, Aturan terkait ponsel black market (BM) atau ilegal yang dapat diblokir menggunakan validasi IMEI telah disahkan oleh tiga Kementerian terkait.

Adapun kementerian tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo),

Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Aturan tersebut akan diterapkan dalam enam bulan mendatang.

Aturan terkait ponsel BM dengan validasi International Mobile Equipment Identity (IMEI)

sempat menuai pro dan kontra dari pihak lain yang akan terlibat. Yakni,

operator seluler sebagai ujung tombak yang akan mengeksekusi pemblokiran setelah data terkait ponsel yang beredar

diolah dari Kemenperin dan Kemendag melalui satu sistem yang ada pada Kemenperin.

Operator seluler sebelumnya keberatan jika mereka harus dibebankan biaya untuk membuat sistem.

Adapun sistem data yang akan digunakan operator seluler untuk validasi IMEI itu bernama equipment identity register (EIR).

Terkait hal tersebut, Menkominfo Rudiantara usai menandatangani aturan terkait ponsel BM bersama Menperin Airlangga Hartarto dan Mendag Enggartiasto Lukita,

menyampaikan, aturan ponsel BM dan pemblokirannya menggunakan validasi IMEI sebisa mungkin tidak akan membebankan operator seluler.

“Kami sedang bicarakan dengan operator, berbagai macam opsi. Tentu nanti yang kita pilih adalah yang paling efisien bagi operator.

Mungkin ada satu sistem yang bisa di-share oleh operator, kan jadi lebih murah,” ujar Rudiantara.

Aturan Validasi IMEI, Kominfo Sebut Tak akan Beratkan Operator

Terkait investasi yang menjadi keluhan utama operator, Rudiantara juga menyebut bahwa kemungkinan tidak akan adanya investasi yang memberatkan operator.

“Mungkin operator tidak harus investasi tapi dibiayakan jadi itu juga sejalan dengan Profit (P) and Loss (L)-nya atau laba ruginya dari operator, tapi yang paling efisien,” lanjutnya.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan terkait telah ditekennya aturan ponsel BM baik dari operator seluler ataupun Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Indonesia (ATSI).

Namun, seperti juga sudah kami beritakan sebelumnya, operator seluler yang diwakili ATSI satu suara menolak beban investasi EIR diberikan kepada mereka.

Sementara untuk skemanya, secara sederhana, jika aturan ini sudah diterapkan, siapapun yang kedapatan membeli atau memilki ponsel BM,

jika IMEI-nya tidak tembus (tidak cocok) atau tidak terdaftar di sistem basis data IMEI nasional oleh pemerintah,

maka ponsel tersebut secara otomatis nantinya tidak akan dapat terkoneksi ke jaringan seluler manapun di Indonesia.

Di sinilah peran operator seluler dibutuhkan dalam melakukan pemblokiran perangkat ponsel BM.

Perlu diingat juga, aturan ini tidak berlaku surut. Rencananya aturan ini baru akan diterapkan enam bulan mendatang atau tepatnya pada April 2020. Sampai pada periode tersebut

pemilik ponsel BM yang kadung memiliki perangkat tersebut masih bisa menggunakan perangkatnya.

Dibuat oleh – LintasMetro.com

29 Total Views 1 Views Today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *