Kades Bingung Menyerap dana desa ADD

Kades Bingung Menyerap dana desa ADD

Kades Bingung Menyerap dana desa ADD

Lintasmetro.com – Kades Bingung Menyerap dana desa ADD, Radar Bojonegoro – Kenaikan alokasi dana desa (ADD) sekitar dua kali lipat di penghujung tahun ini membuat sebagian kepala desa (kades) bingung.

Sebab, untuk waktu sisa dua bulan di tahun anggaran ini, belum ada pemerintah desa (pemdes) yang mengajukan pencairan.

Padahal, sebelum ada kenaikan ADD tahap ketiga ini, besaran anggaran semula belum terserap.
Sehingga, nominal ADD yang akan cair di akhir tahun ini cukup tinggi. Terutama ADD di Kecamatan Gayam.

’’Belum berani melangkah, karena harus menggelar musyawarah dulu,

’’ kata Kades Ringintunggal, Kecamatan Gayam, fendi reder lintasmetro Radar Bojonegoro kemarin (30/10).

Mantan Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa Kecamatan Gayam itu menuturkan, melonjaknya ADD satu sisi membuat kepala desa bingung.
Sebab, pencairannya mendekati akhir tahun. Bahkan, di akhir Oktober ini baru ada kejelasan besaran kenaikannya.

Jika tidak segera terserap, menurut Fandil, akan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa). Sehingga,

Kades Bingung Menyerap dana desa ADD

terkesan pemdes tak bisa bekerja. Sebaliknya, jika diserap tidak sesuai aturan akan berdampak hukum. Sehingga, pihaknya
mengedepankan musyawarah desa untuk menentukan serapan anggaran tersebut.

’’Ya belum berani mengajukan, karena info nominal kenaikan ADD itu juga masih baru,’’ tandasnya.

ADD Desa Ringintunggal, kata dia, sebelumnya mendapat Rp 1 miliar. Namun, ada kenaikan mendekati akhir tahun ini menjadi Rp 1,7 miliar.

Hal senada diungkapkan Kades Cengungklung, Kecamatan Gayam, Totok Hariyanto.

Menurut dia, pihaknya juga belum mengajukan pencairan ADD, karena untuk pengajuan pencairan itu juga harus melalui pembahasan
perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).
Sementara itu, Kades Brabowan Sukiran dikonfirmasi terpisah mengaku baru mendapatkan informasi kenaikan ADD kemarin siang.

Sehingga untuk mengalokasikannya, pihaknya perlu melakukan pembahasan tentang perencanaan penggunaan perubahan APBDes.

‘’Sangat memerlukan masukan dari masing-masing unsur yang ada di desa. Termasuk BPD dulu,’’ katanya.

Sehingga, dia belum bisa memastikan untuk pembelanjaan anggaran ADD tersebut.

Sebab, mendekati akhir tahun ini juga masih banyak program belum berjalan.

Dibuat oleh –  Lintasmetro.com

29 Total Views 2 Views Today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *