Minta Jatah Kios Baru Pemkab Dinilai Mengkapitalisasi Makam Gus Dur

Minta Jatah Kios Baru Pemkab Dinilai Mengkapitalisasi Makam Gus Dur

Minta Jatah Kios Baru Pemkab Dinilai Mengkapitalisasi Makam Gus Dur,

Lintasmetro.com –Minta Jatah Kios Baru Pemkab Dinilai Mengkapitalisasi Makam Gus Dur, Carut-marutnya penataan kios di area terminal makam Gus Dur di Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, terus disorot. Aan Anshori, aktivis Gusdurian Kabupaten Jombang menilai upaya pemkab meminta jatah kios dan membaginya bersama ormas dan pemerintah desa sebagai tindakan yang tak pantas.

“Menurutku dalam persoalan kios, Pemkab Jombang bukan hanya tidak sensitif terhadap Gus Dur, namun juga bisa dikatakan mengkapitalisasi makam Gus Dur,” tegas Aan kepada Jawa Pos Radar Jombang.

Ini bisa dilihat dari upaya Pemkab Jombang melalui timnya yang secara terang-terangan minta jatah ketika ada bangunan baru. Menurutnya, apa yang sudah didapat pemkab dari areal wisata makam Gus Dur dengan apa yang pemkab berikan kepada masyarakat di sekitarnya sama sekali tak sepadan.

“Jadi benar juga kalau dibilang pemkab mau enaknya sendiri mengambil uang dengan wisata religi Gus Dur. Kan ada tuh retribusi parkir yang masuk pemkab. Tapi sebaliknya, apa kontribusi pemkab bagi kesejahteraan di sekitarnya nihil. Haul saja, pemkab tidak mau mengadakan. Ini kan keterlaluan,” lanjutnya.

Terlebih menurutnya, Pemkab Jombang yang menerima hibah berupa bangunan kios, dinilainya melakukan kesalahan fatal dalam menentukan prioritas. Pedagang kecil dan masyarakat sekitar yang harusnya jadi prioritas utama, justru dikesampingkan.

Minta Jatah Kios Baru Pemkab Dinilai Mengkapitalisasi Makam Gus Dur

“Padahal, Gus Dur dalam perjuangannya lebih mengutamakan rakyat, bukan dirinya maupun keluarga. Pemkab? Justru terkesan mengambil kesempatan dengan cara meminta jatah 30 persen dari total kios. Ini sungguh tidak pantas,” tambahnya.

Aan pun, juga mengaku kecewa dengan berhembusnya isu pungli yang sempat muncul dalam penentuan kios ini. Terlebih dengan tim kabupaten yang masih menyembunyikan data riil pedagang hingga terlihat enggan jika publik mengaksesnya. “Ini sekali lagi sungguh nengecewakan. Sangat tidak selaras dengan nilai dan prinsip hidup Gus Dur, yang jujur, bersih dan transparan,” sambung Aan.

Karenanya, Aan berharap Pemkab Jombang mau membuka mata dan pikirannya untuk kembali ke jalur yang benar. “Aku mendesak kios tersebut seratus persen digunakan untuk pedagang yang tidak mampu, terutama warga sekitar makam, untuk organisasi dan desa bisa ditiadakan. Saya khawatir, jatah organisasi itu hanya dimanfaatkan oknum. Buktinya sampai sekarang pemkab tidak berani membuka data,” tegasnya.

Jika pun mau, menurutnya beberapa organisasi hingga perkumpulan pengusaha yang selama ini mendapat jatah, sebenarnya bisa jadi pemasok barang yang dijual pedagang. “Dekranasda dan organisasi lainnya menjadi supporting system para pedagang, bukan malah mengambil hak pedagang,” pungkasnya.

Dibuat oleh – Lintasmetro.com

32 Total Views 1 Views Today

Related posts

Leave a Comment