Pejabat Australia Juga hadapi pentingnya COVID-19

Pejabat Australia Juga hadapi pentingnya COVID-19


lintasmetro.com Pejabat Australia Juga hadapi pentingnya COVID-19. Para pemimpin di seluruh dunia saat ini sedang mengatasi pandemi COVID-19 dengan pilihan sulit antara mementingkan
masalah kesehatan dan ekonomi, yang juga bercampur dengan kepentingan politik.

Tidak saja menghadapi tuntutan dari rakyat yang mereka memimpin,
pertentangan mengenai arah yang harus dituju juga muncul dari berbagai kalangan,

Dalam sistem yang berbeda di tiap negara, kebijakan yang diambil
atau dijalankan di tingkat pusat kadang berbeda dengan apa yang dilakukan di tingkat bawahnya.

Hal ini tampak terjadi di Australia, di mana perbedaan kebijakan tampak jelas di pusat dan daerah,
seperti dialami negara bagian Victoria yang sedang menghadapi pandemi gelombang kedua.

Dua belas bulan lalu, atau setidaknya 10 bulan lalu, barangkali tidak
banyak negara yang menduga jika pandemi COVID-19 akan berkembang seperti sekarang ini.

Sifat yang mendadak dan virus dengan sangat mudah menular membuat banyak negara terkejut.

Kebijakan yang dijalankan kemudian terlihat tambal sulam karena memang tidak ada petunjuk jelas apa yang harus dilakukan.

Australia dan Selandia Baru pada awalnya muncul sebagai negara yang
mengambil kebijakan cepat untuk mencegah menyebarnya virus di negeri masing-masing.

Perbedaan kepentingan politik mulai terlihat

Krisis yang dialami dunia berkenaan dengan pandemi COVID-19
mengejutkan banyak orang, dan tidak ada formula pasti bagaimana menyelesaikannya.

Dalam gelombang pertama, Australia dan Selandia Baru dianggap
berhasil mencegah banyaknya korban yang meninggal, dengan menutupi perbatasan internasional dan berbagai kebijakan lainnya.

Ketika itu, kebijakan pemerintah Federal yang dikuasai oleh Partai
Liberal dengan berbagai negara bagian Australia relatif tidak banyak menimbulkan friksi.

Namun ketika gelombang kedua pandemi terjadi di negara bagian Victoria,
kebijakan apakah harus mementingkan masalah kesehatan atau ekonomi kemudian bercampur dengan kepentingan dan perbedaan garis politik.

Di Australia saat ini, negara bagian yang sama dengan pemerintah
Federal, dalam arti sama-sama dikuasai oleh Partai Liberal, adalah New South Wales, Australia Selatan, dan Tasmania.

Sementara itu di 5 negara bagian lainnya, yaitu Australia Barat,
Queensland, Northern Territory (NT), Australian Capital Territory (ACT), dan Victoria dikuasai oleh Partai Buruh.

Partai Liberal yang berkoalisi dengan Partai Nasional, dan Partai Buruh adalah dua partai terbesar di Australia.
Bila yang 1 memerintah, yang lainnya akan menjadi partai oposisi.

Apa yang sekarang terjadi di negara bagian Victoria dengan Menteri
Utama Daniel Andrews dari Partai Buruh menunjukkan arah kebijakan yang diambil juga harus mempertimbangkan kepentingan politik.

Daniel yang selalu memberikan jumpa pers terkait COVID-19 setiap hari
selama 2 bulan terakhir berulang kali mendapat pertanyaan mengenai keputusan yang diambilnya.

Seperti saat mengumumkan tetap perpanjang masa ‘lockdown’
selama 2 minggu hingga 29 September 2020, meski kasus penularan COVID-19 sudah menurun dalam beberapa pekan sebelumnya.

Hanya jika kasus baru terus menurun, dengan kemungkinan di bawah 50 kasus per hari,
maka pembatasan di Melbourne akan dilonggarkan dan diperkirakan baru akan terjadi di akhir Oktober nanti.

Para pemimpin di seluruh dunia saat ini sedang mengatasi pandemi COVID-19 dengan pilihan sulit antara mementingkan
masalah kesehatan dan ekonomi, yang juga bercampur dengan kepentingan politik.

Tidak saja menghadapi tuntutan dari rakyat yang mereka pimpin,
pertentangan mengenai arah yang harus dituju juga muncul dari berbagai kalangan,
termasuk di kalangan pejabat pemerintahan sendiri yang seharusnya bisa bekerja sama.

Dalam sistem yang berbeda-beda di tiap negara, kebijakan yang diambil
atau dijalankan di tingkat pusat kadang berbeda dengan apa yang dilakukan di tingkat bawahnya.

Hal tersebut tampak terjadi di Australia, di mana perbedaan kebijakan tampak jelas di pusat dan daerah,
seperti dialami negara bagian Victoria yang sedang menghadapi pandemi gelombang kedua.

12 bulan lalu, atau setidaknya 10 bulan lalu, barangkali tidak
banyak negara yang menduga jika pandemi COVID-19 akan berkembang seperti sekarang ini.

Sifatnya yang mendadak dan virus yang dengan sangat mudah menular membuat banyak negara terkejut.

Kebijakan yang dijalankan kemudian dilihat tambal sulam karena memang tidak ada petunjuk jelas apa yang harus dilakukan.

Australia dan Selandia Baru pada awalnya muncul sebagai negara yang
mengambil kebijakan cepat untuk mencegah menyebarnya virus tersebut di negeri masing-masing.

Perbedaan kepentingan politik mulai terlihat

Krisis yang dialami dunia dengan pandemi COVID-19
mengejutkan banyak orang, pasti bagaimana menyelesaikannya.

Dalam gelombang pertama, Australia dan Selandia Baru dianggap
berhasil mencegah banyaknya korban yang meninggal, dengan menutup perbatasan internasional dan berbagai kebijakan lainnya.

Ketika itu, baik kebijakan pemerintah Federal yang dikuasai oleh Partai
Liberal dengan berbagai negara bagian di Australia tidak banyak menimbulkan friksi.

Namun ketika gelombang kedua pandemi terjadi di negara bagian Victoria,
kebijakan apakah harus mementingkan masalah kesehatan atau ekonomi kemudian bercampur dengan kepentingan dan perbedaan garis politik.

Di Australia saat ini, negara bagian yang sama dengan pemerintah
Federal, dalam arti sama dikuasai oleh Liberal, adalah New South Wales, Australia Selatan, dan Tasmania.

Sementara itu di 5 negara bagian lainnya, adalah Australia Barat,
Queensland, Northern Territory (NT), Australian Capital Territory (ACT), dan Victoria dikuasai oleh Partai Buruh.

Partai Liberal yang berkoalisi dengan Partai Nasional, dan Partai Buruh adalah 2 partai terbesar di Australia.
Bila yang 1 memerintah, yang lainnya akan menjadi partai oposisi.

Apa yang sekarang terjadi di negara bagian Victoria dengan Menteri
Utama Daniel Andrews dari Partai Buruh menunjukkan arah kebijakan yang diambil juga harus mempertimbangkan kepentingan politik.

Seperti saat mengumumkan tetap memperpanjang masa ‘lockdown’
selama dua minggu hingga 29 September 2020, meski kasus penularan COVID-19 sudah menurun dalam beberapa pekan sebelumnya.

BACA JUGA:
* Jika Mantan Gebetan Menghubungi Kembali

*Diskusikan Bersama Pasangan Saat Mencoba Hal Baru


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *